Abaikan Teguran Pemerintah, PT Nichindo Manado Suisan Diduga Langgar UU Tenaga Kerja

Amurang, MR – Puluhan tahun beroperasi di Kelurahan Pondang, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), PT Nichindo Manado Suisan tidak merespon teguran dari instansi terkait baik dalam masalah limbah yang mengganggu masyarakat maupun upah serta jaminan ketenagakerjaan bagi buruh/tenaga kerja yang berkerja di perusahaan tersebut.

Diketahui, perusahaan yang bergerak dibidang ikan kayu/pengawetan ini mempekerjakan kurang lebih 50an tenaga kerja, namun yang diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan hanya sekira 20an orang.

Hal tersebut jelas melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Dimana, semua karyawan memiliki hak untuk mendapatkan BPJS ketenagakerjaan dari perusahaan tempat dia bekerja.

Sesuai bunyi Undang-Undang BPJS yang berlaku di Indonesia, perusahaan yang tidak memenuhi hak karyawan akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi dalam jumlah tertentu.

Beberapa perusahaan sering mengabaikan peraturan pemerintah yang satu ini karena dianggap dapat mengurangi pemasukan atau omzet perusahaan. Padahal kepesertaan karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan sangat berguna.

Perusahaan atau badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan perusahaan dan seluruh karyawan dalam BPJS ketenagakerjaan akan mendapat sanksi administratif berupa, sanksi tertulis, denda, sanksi tidak akan mendapat pelayanan publik, meliputi perizinan usaha, mempekerjakan tenaga kerja asing, mengikuti tender suatu proyek dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Aturan mengenai keterlibatan perusahaan dalam BPJS ketenagakerjaan sudah berlaku sejak tahun 2013 lalu. Pengadaan BPJS ketenagakerjaan tidak semata-mata berguna atau menguntungkan karyawan sipil di perusahaan milik negara saja, tetapi juga karyawan yang bekerja di perusahaan swasta.
 
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Minsel melalui Kapala Seksi Hubungan Infustrial dan Syarat Kerja
Yenny Laedoh SH MH mengatakan perusahan Nichindo harus mengikuti aturan yang ada terkait ketenagakerjaan sesuai dengan UU tenaga kerja yang berlaku.

“Perusahaan Nichindo sudah berapa kali kami berikan pembinaan baik secara lisan maupun tulisan dan tetap saja tidak melakukan instruksi kami alias kumabal,”tukas Laedoh.

Sementara, Ketua LSM Pijar Keadilan DPW Sulawesi Utara James Tuju kepada awak media ini menyayangkan sikap PT Nichindo yang tidak mengindahkan instruksi pemerintah tersebut.

“Perusahaan harus memenuhi hak semua karyawan atau buruh pabrik tersebut, karena itu adalah hak setiap tenaga kerja yang harus mengikutsertakan dalam BPJS ketenagakerjaan,”tegas Tuju.

Disisi lain, pihak BPJS Amurang telah menegaskan setiap perusahan yang mempekerjakan orang Wajib mengikutsertakan ke BPJS ketenagakerjaan sesuai UU Nomor 40 tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2017. (nal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *