Bahas BLT Dampak Covid-19, PMD Minsel Gelar Rapat Video Conference Dengan Camat Dan Kumtua

Amurang, MR – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Senin (20/4),
menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama seluruh Camat dan jajaran Hukum Tua (Kumtua) yang ada di 167 desa.

Dengan menggunakan aplikasi video conference sejumlah hal penting dibahas dalam rakor tersebut. Diantaranya, soal keseragaman mekanisme pemberian Bantuan Langsung Tunia (BLT) melalui dana desa (Dandes) kepada masyarakat Minsel yang terdampak Corona.

Rapat dipimpin Kepala Dinas PMD Minsel Hendrie Lumapow dan diikuti pula Kepala Bapelitbang Tertius Ulaan serta Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Roy Mandey selaku Juru Bicara (Jubir) Covid-19 Kabupaten Minsel.

“Selain BLT kami mengingatkan kepada pemerintah desa terkait program padat karya tunai, karena program tersebut merupakan alternatif utama menjaga ekonomi masyarakat desa,”jelas Sekretaris Dinas PMD Minsel Altin Sualang.

Inilah sejumlah kesimpulan dalam rakor vicon tersebut diantaranya:

• Hukum tua harus menggunakan data yang mampu dipertanggungjawabkan pada saat menyurkan bantuan baik bantuan pemerintah maupun dana desa.

• Penganggaran BLT-Dana Desa merupakan
filter akhir dari sumber data keluarga
miskin yang tidak tercover dari
bantuan pemerintah.

• Penganggaran BLT-Dana Desa diawali
dengan pendataan dari relawan desa,
berdasarkan permendes 06 tahun 2020
dan diputuskan melalui musyawarah desa
khusus Covid-19.

• Padat karya tunai dana desa merupakan
salah satu alternatif yang bijak untuk
menangani permasalahan masyarakat
ditengah-tengah wabah Covid-19.

• Hukum Tua bertanggung jawab terkait
penggunaan anganggaran yang bersumber
APBDes yang digunakan untuk Covid-19. (nal’s)