Cegah Penyebaran Covid-19, Pemprov Sulut Resmi Terbitkan Larangan Mudik Lebaran Tahun 2021

Gubernur Olly Dondokambey

Sulut, MR – Secara resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) yang dipimpin
Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wakil Gibernur Steven OE Kandouw telah menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait peniadaan mudik lebaran dengan nomor 440/21.2415/Sekr.Ro-Hukum. SE tersebut mengatur larangan untuk masyarakat tahun 2021 ini.

Namun dari larangan-larangan tersebut ada poin pengecualian didalamnya. Apa saja? Mari simak.

Pengecualian bagi orang-orang yang memiliki kepentingan mendesak saat Lebaran, meliputi:

– Orang yang bekerja atau melakukan perjalanan dinas, seperti ASN, pegawai BUMN/BUMD, Polri, TNI, atau pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan pimpinan.
– Kunjungan keluarga sakit.
– Kunjungan duka anggota keluarga meninggal.
– Ibu hamil (dengan 1 orang pendamping)
– Orang dengan kepentingan melahirkan (maksimal 2 orang pendamping)
– Pelayanan kesehatan darurat

Selain orang ada juga pengecualian kendaraan yang boleh beroperasi dan melakukan perjalanan, yaitu:

– Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI
– Kendaraan dinas operasional, berpelat dinas TNI/Polri.
– Kendaraan dinas operasional petugas jalan tol
– Kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah Mobil barang dan tidak membawa penumpang
– Kendaraan untuk kesehatan darurat, ibu hamil dan keluarga intinya akan mendampingi.
– Kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja imigran Indonesia, WNI, pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahkan dalam SE tersebut terdapat sanksi yang akan diberikan jika melanggar aturan. Sanksi tersebut juga diakui Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

“Kalau melanggar pasti ada sanksinya. Ini adalah upaya bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Jadi mari kita patuhi semua aturan-aturan yang diberikan pemerintah,” kunci Gubernur OD. (waba/*)