Diduga, PT NMS Tidak Ikutsertakan Karyawan Dalam Program BPJS

Amurang, MR – PT Nichindo Manado Suisan (NMS) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengawetan ikan kayu yang terletak di jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Perusahaan pengawetan ikan yang bekerjasama dengan pengusaha Jepang ini telah berdiri sebelum terbentuknya Kabupaten Minsel dan memiliki tenaga kerja kurang lebih 60 pekerja.

Hasil produksi lebih banyak diekspor ke luar negeri salah satunya Jepang.

Meski tergolong perusahaan besar namun diduga tidak memenuhi persyaratan tenaga kerja seperti tidak ada jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan serta gaji masih dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Hal itu diungkap sumber yang layak dipercaya kepada wartawan manadoreal.com. Menurutnya, karyawan PT NMS sampai saat ini belum diikutsertakan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tenaga kerja.

“Sudah berapa kali terjadi musibah kecelakaan di dalam perusahaan tapi tidak dibiaya oleh management PT Nichindo Manado Suisan, karena tidak diikutsertakan dalam BPJS serta tidak adanya asuransi ketenagakerjaan,”ujar sumber.

Ditambahkan, ada buruh yang sampai cacat terkena air panas serta ada juga yang mengalami luka saat bekerja.

“Waktu kecelakaan di dalam perusahaan, pihak perusahaan hanya mengantar ke rumah sakit selebihnya bukan lagi urusan perusahaan,”ungkap sumber yang tidak mau namanya dipublikasikan.

Dikatakan sumber, upah yang diterima pekerja juga tidak susuai UMP, dengan hitungan gaji harian hanya Rp45.000 sampai Rp60.000.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Amurang Ferry Frits ToarĀ menegaskan perusahaan yang telah memperkerjakan buruh baik tenaga kerja tetap atau tenaga harian wajib diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan susuai Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018.

“Kalau sudah dijadikan pekerja sesuai undang-undang itu wajib. Dalam UU 40 tahun 2004 dan Peraturan Presiden 82 tahun 2018 itu sudah jelas dan perusahaan harus mematuhinya,”pungkas Toar.(nal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *