Diduga Sarat Penyimpangan ADD/DD, Ketua Inakor Sulut Minta Aparat Penegak Hukum Periksa Kumtua Desa Tumpaan Baru

Tumpaan, MR – Dugaan adanya ketidakberesan pengelolaan anggaran pada proyek-proyek pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa/Dana Desa (ADD/DD) di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, selama beberapa tahun, mendapat perhatian serius DPW LSM Inakor Sulut.

Bahkan, Ketua DPW LSM Inakor Rolly Wenas SSos meminta Aparat Penegak Hukum (APH) Minahasa Selatan (Minsel) untuk memeriksa oknum Hukum Tua (Kumtua) Desa Tumpaan Baru Berty Pangkey dan perangkatnya.

Kepada wartawan manadoreal com, Minggu (03/05), Wenas mengatakan banyak proyek yang diduga asal-asalan, tidak sesuai RAB, tumpang tindih, serta tidak transparannya dalam pengelolaan ADD/DD kepada masyarakat Desa Tumpaan Baru.

“Banyak pekerjaan yang menggunakan ADD/DD yang tidak jelas seperti dugaan pekerjaan yang dipihakketigakan, proyek dengan ratusan juta tidak ada manfaatnya, serta sejumlah proyek yang baru hitungan bulan sudah di timpah dengan proyek yang baru, juga pengelolaan Bumdes yang tidak jelas padahal ada jutaan anggaran yang dihibahkan ke sana. Sebagai Ketua DPW Sulut LSM Inakor saya meminta agar Penegak hukum mengambil langkah, sehingga upaya penyelamatan uang negara yang diduga disalahgunakan akan terselamatkan,”tukas Wenas.

Salah satu warga Desa Tumpaan Baru yang tidak mau namanya ditulis juga menjelaskan pembangunan yang selama ini dilakukan dengan menggunakan ADD/DD belum menyentuh kepentingan banyak orang.

“Karena miliaran rupiah dihabiskan hanya di satu lokasi yang azas manfaatnya buat masyarakat sangat kecil dan dugaan kami sebagai masyarakat desa, bahwa pekerjaan yang ada di jalan menuju air terjun banyak penyimpangan,”ujarnya.(nal’s)