Dinas PUPR Manado Gandeng Ahli Hukum

Manado, MR – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Manado sebagai instansi teknis dalam pengadaan barang dan jasa, akan memininalisir kegiatan pengadaan barang jasa yang rawan berbenturan dengan hukum.

Menurut Kepala Dinas PUPR Peter KB Assa PhD, pihaknya kini memakai ahli hukum kotrak.

“Kami sudah kerjasama dengan akademisi perguruan tinggi khususnya para ahli hukum. Mereka ini akan dimintakan pendapatnya terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR,”jelas Assa.
Pendapat hukum para ahli hukum ini dimintakan sebelum dilakukan penandatanganan kontrak bersama.

Dinas PUPR sendiri sudah melakukan penandatanganan kontrak bersama tahap pertama untuk 6 kegiatan konsultan perencanaan, pada Selasa (04/04).

“Penandatanganan bersama di kantor Dinas PUPR Kota Manado, Selain dimintai pendapat, para ahli hukum juga melakukan pemeriksaan semua draft kontrak,”ujar Assa.

Menurut mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Manado ini, keterlibatan para ahli hukum tersebut dalam rangka transparansi dan dapat dipertanggunjawabkan secara akuntable semua pelaksanaan pengadaan barang jasa di Dinas PUPR Kota Manado.

“Jadi tahun anggaran 2017 ini, semua jenis kontrak dan SPK atas kegiatan-kegiatan dilakukan Dinas PUPR Kota Manado harus mendapatkan pendapat ahli hukum kontrak terlebih dahulu sebelum di tandatangani,” tegas suami tercinta Diana Lepar.(stephen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *