Ditangan Walikota GSVL, Indeks Pembangunan Manusia di Manado Tertinggi di Sulut

Manado, MR – Selama hampir 10 tahun memimpin Kota Manado Walikota DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA, berhasil menaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Manado menjadi 78,02 persen pada tahun 2020.

Bahkan, IPM Kota Manado ditangan Walikota GSVL jauh diatas kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Utara (Sulut), termasuk Provinsi Sulut.

Pertumbuhan IPM yang cukup siginifikan diera pemerintahan Lumentut ini otomatis ikut berdampak pada kenaikan investasi yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri, kenaikan Pendapatan Domestic Regional Bruto (PDRB) maupun terjadinya pertumbuhan di sektor ekonomi riil.

“Harus kita akui bahwa IPM kota Manado paling tinggi dari 15 kabupaten/kota lainnya di Sulut termasuk provinsi Sulut. Selain ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi lokal, banyak regulasi Pemkot Manado yang memberikan kemudahan bagi dunia investasi ikut menjadi salah satu penentu naiknya IPM,”ungkap Walikota GSVL.

Menurutnya, salah satu tantangan saat ini adalah bagaimana mengurangi angka pengangguran di Kota Manado yang setiap tahun ikut mengalami kenaikan.

Kenaikan ini menurutnya, lebih disebabkan karena Kota Manado sampai saat ini masih menjadi tujuan utama para pencari kerja dari 14 kabupaten/kota di Sulut.

“Sampai saat ini Kota Manado masih menjadi kota primadona bagi pencari kerja di 14 kabupaten/kota di Sulut. Kondisi ini ikut berdampak pada masih tingginya angka pengangguran di Kota Manado,”tukas Walikota GSVL.

Data yang ada menunjukan penyumbang terbesar angka pencari kerja di Kota Manado adalah kelompok lulusan sarjana dari perguruan tinggi. Kemudian, kelompok lulusan SD, SMA maupun sederajat.

“Untuk kelompok SMP dan Diploma angkanya masih bisa ditekan dan masih kurang,”jelas Walikota GSVL.

Alasan utama, ujar Walikota dua periode itu, kelompok SMP dan diploma masih kurang karena lulusan kelompok ini umumnya langsung diserap pasar kerja.

“Salah satu penyebab kelompok lulusan perguruan tinggi masih tinggi adalah karena kelompok ini banyak memilih jenis pekerjaan atau sebaliknya spesifikasi ilmu mereka yang tidak ada dipasar kerja,”tandasnya.

Melihat kondisi ini, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini, mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk tetap memberdayakan pendidikan kejuruan dari berbagai aspek termasuk lulusannya.

“Karena lulusan ini mampu diterima oleh pasar kerja. Sudah saatnya kita siapkan konsep pembangunan SDM-nya, supaya lulusan kelompok ini langsung diterima oleh pasar kerja,”pungkas Walikota GSVL.(stephen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *