Kebijakan Onibala Dinilai Cacat Hukum, Warga Minsel Demo Tolak Dualisme Plt Kumtua

Amurang, MR – Suasana Kantor Bupati Minahasa Selatan (Minsel) belakangan ramai dengan kedatangan ratusan masyarakat yang meminta Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Minsel Micky Onibala agar meninjau kembali kebijakan yang telah dilakukan saat tahapan Pilkada sementara berlangsung.

Seperti pada Selasa (20/10), ratusan masyarakat dari sejumlah desa kembali menduduki kantor Bupati Minsel seraya menolak Pelaksana Tugas (Plt) Hukum Tua (Kumtua) versi Onibala.

Hal tersebut dikarenakan kebijakan Pjs Onibala dipandang telah membohongi masyarakat Minsel, dimana 27 Plt Kumtua diganti dengan alasan adanya kekosongan.

Padahal, ke-27 Kumtua tersebut sementara ditugaskan menjabat dengan Surat Keputusan (SK) Bupati CEP.

Saidi Tabo, warga Desa Torout, kepada wartawan media ini mengatakan selama ini di Desa Torout tidak ada kekosongan.

“Dan pejabat Kumtua melaksanakan tugasnya dengan baik, jadi tidak ada alasan untuk diganti,”tukasnya.

Hal serupa juga dikatakan Robby Sumanti,
warga Desa Pinaesaan, Kecamatan Tompaso Baru. Menurutnya, dasar hukum pergantian Pejabat Hukum Tua cacat hukum.

“SK Pergantian Dan Pengangkatan Penjabat Hukum Tua oleh Pjs Bupati tidak diikuti dengan pelantikan/pengambilan sumpah yang dihadiri rohaniawan. Untuk itu kami perwakilan dari masyarakat menolak dengan tegas kebijakan Pjs Bupati Minahasa Mecky Onibala yang telah menambah Plt Kumtua sebingga terjadi dualisme,”pungkas Sumanti.(nal)