Ketua PWI Minsel Sayangkan Ulah Oknum Wartawan Minsel Yang Abaikan Hak Jawab Kumtua Desa Kapoya Satu

Amurang, MR – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Minahasa Selatan (Minsel) Douglas Panit menyayangkan sikap Temy Runtuwene oknum wartawan media online biro Minsel yang tidak menayangkan hak jawab Hukum Tua Desa Kapoya Satu yang merasa namanya tercemar akibat pemberitaan.

Menurutnya, hak jawab merupakan salah satu bentuk klarifikasi pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan dan menjadi kewajiban media untuk menayangkannya agar terjadi keseimbangan.

“Sangat memalukan apabila seorang wartawan tidak melayani hak jawab yang dilayangkan apalagi berbalik mengancam itu jelas melanggar kode etik sebagai jurnalis, harusnya wartawan tersebut memahami UD Pers dan Kode Etik Jurnalis,”tandas Panit.

Menurutnya, Undang-Undang mengatur tentang langkah pertama yang dilakukan ketika terjadi sengketa pers, saat ada keberatan dari narasumber terkait suatu pemberitaan maka gunakan hak jawab.

Dalam Pasal 5 Ayat (2) UU No  40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa Pers Wajib melayani Hak Jawab . Bahkan pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000. (limaratus juta rupiah). Sumber hukum  lain tentang Hak Jawab adalah Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers  No 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik. 

Hak jawab dalam peraturan ini tertuang pada Pasal 10 : Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Sedangkan Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Sedangkan pedoman atau cara menggunakan hak jawab disusun dalam Peraturan Dewan Pers No 9: 1. 

Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan. 2. Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas. 3. Pers wajib melayani setiap Hak Jawab. 4. Fungsi Hak Jawab adalah: a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat; b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers; c. Mencegah atau mengurangi  munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers; d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers. 5. Tujuan Hak Jawab untuk: a. Memenuhi pemberitaaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang; b. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat; c. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers; d. Mewujudkan iktikad baik pers. 6. Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan. 7. Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan Pers. 8. Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum  bersangkutan. 9. Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri. 10. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung 11. Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya. 12. Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika: a. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan; b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan; c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum; d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum. 13. c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan; d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan; 13. d. 1) Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi. 2) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya. 13. e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaaan; f. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf. 14. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan. 15. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya. 16. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak. 17. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers. Namun daripada bermasalah dengan narasumber, memang idealnya dan sudah semestinya pers mengedepankan akurasi, keberimbangan, check and recheck, sebelum sebuah informasi di-publish.

Hukum Tua Sany Runtuwarouw kepada manadoreal.com melalui telepon selulernya, Minggu (01/03) mengatakan jika dirinya telah melayangkan hak jawab terkait pemberitaan yang dianggap terlalu tendesius yang merugikan dirinya dan keluarga.

“Saya melayangkan hak jawab saya karena pemberitaan tersebut terlalu tendensius, dan saya merasa dicemarkan nama baik saya dan keluarga, etikat buruk tersebut juga diikuti dengan ancaman terhadap jabatan saya,”jelas Sany.

Dikatakan, selain tidak menayangkan hak jawab, oknum wartawan tersebut justru balik mengancam dirinya.

“Wartawan tersebut bukannya menerbitkan hak jawab malah mengancam. Nanti qt bikin lebih miring, kong lia sapa tu mo plaka (nanti saya buat berita lebih miring, nanti lihat siapa yang akan jatuh),”ujar Kumtua Sany.

Sekadar diketahui, persoalan ini muncul ketika salah satu media online pos liputan Minsel memberitakan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Kumtua Desa Kapoya Satu Sany Runtuwarouw.

Meski demikian, Kumtua Sany berniat melakukan klarifikasi dengan melayangkan hak jawab pada Minggu (01/03) namun tidak digubris dan malah mendapat ancaman.(nal’s)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *