Kumtua Desa Teep Klarifikasi Sejumlah Tudingan Terkait Pekerjaan Paving Blok, Ini Jawabannya

Amurang, MR – Gerah dengan berbagai tudingan miring terkait pekerjaan paving blok di Desa Teep, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, dihadapan pemerintah, aparat desa dan sejumlah media, Hukum Tua (Kumtua) Desa Teep Grace Sangian memberikan pernyataan resmi, Selasa (01/10).

Berikut klarifikasi dan jawaban Kumtua Grace Sangian :

Terkait pernyataan Sekretaris BPD Desa Teep yang menyatakan bahwa pekerjaan tambahan tersebut adalah usulan pribadinya sehingga dimusyawarahkan dengan perangkat desa dan diputuskan untuk ditambah walaupun tidak masuk dalam RAB.

“Yang dimaksud oleh Pondaag adalah pekerjaan paving tersebut adalah usulan yang saya sampaikan saat musyawarah desa perencanaan dan telah disepakati bersama titik 0 dan titik akhir pekerjaan yang telah terlaksana sebagaimana yang dilaksanakan namun dalam penyusunan RAB terhambat pada salah satu halaman pekarangan yang telah memiliki SHM sehingga RAB dibuat hanya 117 meter untuk wilayah jaga 5, saat memulai kegiatan pembangunan paving masyarakat mengusulkan sesuai dengan produk usulan pada musyawarah desa sehingga difasilitasi bersama pemilik pekarangan dan pemik mengijinkan untuk memberikan lahan untuk digunakan sebagai jalan,”jelas Sangian.

Mengenai tambahan pekerjaan paving block yang tidak ada dalam RAB, Pondaag menjelaskan anggaran tersebut diambil dari anggaran pengadaan lampu jalan 10 unit yang dipangkas menjadi 5 unit untuk tahun 2019 berjumlah 7 unit”
Sekretaris BPD Harvie Pondaag dalam penjelasannya yaitu : Perubahan kegiatan pembangunan desa adalah otoritas Desa berdasarkan usulan masyarakat dan diteruskan oleh BPD kepada pemerintah Desa dan untuk sumber dananya bisa diatur melalui perubahan ada kegiatan yang belum terlalu urgent dilaksanakan dikurangi misalnya; lampu jalan yang awalnya 10 dikurangi menjadi 5 tapi bisa juga menggunakan dana Silpa. Untuk kepastiannya nanti diatur bersama. Karena kami BPD tidak etis menanyakan ini kepada pemerintah sebelum laporan keterangan dari pemerintah Desa terkait penambahan tersebut.

Terkait Sejumlah warga yang menanyakan material pasir diambil dari lokasi pekerjaan.

“Sekretaris desa mengatakan bahwa memang benar ada tetapi dalam jumlah yang sedikit kemudian ditambahkan oleh Sekretaris BPD bahwa pengambilan pasir tersebut bukan atas perintah dari pemerintah Desa, tetapi kemauan sendiri dari pekerja dan ketika diketahui oleh Pemerintah Desa langsung ditegur dan diberhentikan pengambilan pasir,”ujar Sangian.

Terkait pekerjaan paving block termasuk pembelian material dan pembayaran upah pekerja ditangani oleh Kepala Urusan Pemerintah Desa Meilan Eman tanpa melibatkan tim pelaksana yang dibentuk.

“Pada dasarnya sesuai dengan amanat pasal 6 Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa bahwa tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa melekat pada pelaksana kegiatan, dan di Desa Teep Kepala Seksi Pemerintahan dalam hal ini Meilan Eman sebagai pelaksana kegiatan yang ditegaskan oleh hukum tua selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Tim pelaksana yang dibentuk adalah TP2K yaitu Tim Pembantu Pelaksana Kegiatan yang tugasnya membantu pelaksanaan kegiatan, pada setiap pelaksanaan kegiatan TP3K hadir dan dilibatkan dalam pekerjaan dibuktikan dengan daftar hadir dan penerimaan biaya HOK dan pengecekan material yang masuk di lokasi pada dasarnya dilaksanakan sudah sesuai sesuai aturan,”jelas Sangian.

Terkait warga yang mempertanyakan ada anggaran sisa hasil penggunaan anggaran (Silpa) kurang lebih 146 juta dana tersebut hanya diperuntukkan untuk kelompok masamper dengan dana kurang lebih 42 juta sedangkan sebagian dana silpa digunakan untuk kegiatan bimbingan teknis pemerintah dan BPD.

“Sekretaris BPD menjelaskan logikanya ada ketambahan 70 meter untuk kegiatan paving, mustahil ada Silpa dan untuk kegiatan pelatihan BPD dan perangkat desa sudah tertata pada apbdes tahun 2019 bukan menggunakan dana Silpa dan untuk Silpa tahun 2018 sebesar Rp146.959.500 ini salah satunya hasil efisiensi anggaran talud dan drainase tahun 2018 dan berdasarkan musyawarah di alokasikan untuk kegiatan pengembangan seni budaya melalui kegiatan di dalamnya biaya latihan dan pengadaan seragam dan lain-lain dan silpa lainnya adalah dana subsidi untuk kegiatan Pamsimas yang belum dilaksanakan di tahun 2018 yang dianggarkan melalui APBD tahun 2019 dan di kegiatan pembangunan MCK”.

Terkait pemberitaan pungutan dalam kegiatan Posyandu hukum tua membantah bahwa tidak benar adanya pungutan tersebut, bahwa sejak tahun 2017 pelaksanaan Posyandu tidak ada pungutan yang ada terjadi dulu sebelum ditata dalam APBDes dan bukan terjadi di masa pemerintahan hukum tua sekarang.

Kumtua Grace Sangian juga menyampaikan bahwa saat wartawan datang menemuinya bukan di ruang kerjanya melainkan di ruang sekretariat DPMD dan saat itu kuntua Grace Sangian sudah ada janjian dengan Camat Amurang Barat dan wartawan manadoreal tidak menyampaikan maksud kedatanganya sehingga Kumtua lansung bergegas ke Amurang.

Terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa Desa Teep direkayasa dinyatakan bahwa TP2K tidak dilibatkan dalam kegiatan, pada kenyataannya TP2K dilibatkan membantu pelaksana kegiatan yaitu Meilan Eman. saudara Hesky Liando sama sekali tidak termasuk dalam TP2K dalam pemberitaan ini saudara Hesky Liando sebagai Ketua TP2K.

Mengenai sejumlah pohon kelapa tanpa pertimbangan Pemerintah desa langsung ditebang padahal pohon kelapa merupakan salah satu daya tarik wisatawan baik lokal nasional bahkan mancanegara.

“Adalah tidak benar karena pemotongan pohon kelapa terjadi karena akan dilewati jalan paving dan ini sudah disepakati bersama di rapat saat pembebasan lahan dan pemilik kelapa sudah menyetujui akan hal tersebut,”tegas Sangian.

Hak jawab tersebut dibuat oleh Pemerintah Desa Teep secara tertulis dan diserahkan langsung oleh Grace Sangian selaku Kumtua Desa Teep pada wartawan manadorael.com di Kantor Desa pada tanggal 1 Oktober.(nal)