Lalai Tanggapi Hasil Pemeriksaan Inspektorat, Dinas PMD Mitra Berhentikan Sementara Hukum Tua Desa Kali Oki

Kepala Dinas PMD Mitra Arnold Mokosolang

Mitra, MR – Kembali lagi salah satu oknum Hukum Tua, Desa Kali Oki, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), diberhentikan sementara.

Pasalnya, Hukum Tua Kali Oki pada tahun lalu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat.

Namun berdasarkan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) Inspektorat, sampai saat ini Hukum Tua tidak menanggapinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Mitra merekomendasikan ke pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk di non-aktif sementara bagi oknum Hukum Tua tersebut.

“Inspektorat sendiri telah melakukan tugas dengan adakan pemeriksaan yang obyektif, namun giliran P2HP kepada bersangkutan. Namun bersangkutan lalai menanggapi P2HP sampai pada batas waktu yang telah diberikan, namun Hukum Tua tersebut tidak menanggapinya. Maka berdasarkan hal tersebut inspektorat merekomendasikan ke Dinas PMD untuk di non-aktifkan sementara,” ujar Kepala Dinas PMD Arnold Mokosolang, Senin (15/03).

Lebih lanjut Mokosolang mengatakan Dinas PMD Kabupaten Mitra akan menindak tegas jika ada hal-hal seperti berkaitan dengan kinerja para Hukum Tua, termasuk pengelolaan dana desa,

“Kami akan membuka ruang gerak untuk inspektorat melakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi ini akibat dari kelalaian , kealpaan, dan kurang tanggap dari oknum Hukum Tua bersangkutan. Padahal mungkin dia dapat lakukan, tapi giliran waktu dia tidak dapat lakukan, maka Inspektorat mengeluarkan LHP dan merekomendasikan kepada kami. Itu pun sudah segera kami lakukan,”pungkas Mokosolang.

Berdasarkan hal tersebut Mokosolang pun memberikan warning kepada seluruh Hukum Tua, jika sudah ada P2HP agar secepatnya ditanggapi dan diselesaikan.

“Nanti sudah LHP, kami segera tindaklanjuti. Jika di rekomendasikan dinon-aktifkan, kami segera non-aktifkan. Saya tegas jika masih ada oknum Hukum Tua melakukan hal seperti itu,”tegas Mokosolang.

Setelah Hukum Tua Desa Kali Oki, kata Mokosolang, masih ada salah satu oknum Hukum Tua yang segera dinon-aktifkan.

“Kedepan lagi, masih ada desa yang akan menyusul. Kita lihat saja nanti,”pungkas mantan Kabag Humas dan Protokol tersebut.(rusly)