LPKRI dan LP2KP Nilai Pencabutan Ijin Usaha Toko Tita ‘Tergesa-gesa’

Kotamobagu, MR – Pasca dicabutnya ijin usaha Toko Tita yang berlokasi di kompleks simpang tiga Jalan S Parman, Kelurahan Kotamobagu oleh Pemerintah Kota Kotamobagu mendapat kecaman dari Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI) Bolaang Mongondow (Bolmong) dan LSM Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Bolmong.

Menurut Ketua LPKRI Kotamobagu Edwin Hatam dan Wakil Ketua Umum LSM LP2KP Ali Aduka, kepada wartawan Rabu (27/05), Pemkot Kotamobagu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak seharusnya tergesa gesa untuk mencabut ijin usaha Toko Tita.

“Seharusnya pemerintah kalau ada pengusaha lokal yang melakukan kesalahan sebenarnya memberikan pembinaan atau teguran bukan langsung mencabut ijin usaha. Ini namanya pembunuhan usaha daripada pengusaha-pengusaha lokal. Untuk itu, Pemkot harusnya perlu mengkaji kembali tentang pencabutan ijin usaha Toko Tita,”tandas Hatam.

Senada di katakan Wakil Ketua LSM LP2KP Ali Aduka. Dirinya merasa ada kejanggalan dalam pencabutan ijin usaha hanya dikarenakan persoalan kenaikan harga jual yang dilakukan pengusaha terkait minuman bersoda yang tidak memiliki Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Ini saya merasa aneh, karena cuma alasan ada kenaikan harga minuman bersoda yang di komplein, sedangkan setahu saya minuman bersoda ini tidak ada Harga eceran tertinggi karena sampai sekarang belum ada referensi harga,”tukas Ali.

Dikatakan, di wilayah tersebut tidak hanya Toko Tita yang ada kenaikan harga minuman bersoda.

“Untuk itu, kalau ada kenaikan harga di pihak pedagang, pemerintah seharusnya mengadakan intervensi pasar atau Pemkot melakukan Pasar Murah untuk mengantisipasi terjadi lonjakan kenaikan harga,”ujar Ali Aduka.

Sementara, pemilik Toko Tita, Jonatan Gomolili, kepada media ini mengatakan pihaknya telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Pemkot Kotamobagu.

“Saya menghargai apa yang telah diputuskan oleh Pemerintah Kotamobagu, maka sekarang sudah diajukan Penijauan Kembali agar supaya dari pihak Pemkot untuk secepat merespon, kasihan barang-barang yang ada nantinya takut kadaluarsa. Juga kasihan nasib 23 karyawan yang di rumahkan sementara menunggu sampai toko dibuka Kembali,”pungkas Ko’ Titi, panggilan akrab Gomolili.

Sekadar diketahui, Pemkot Kotamobagu melalui DPMPTSP mengeluarkan surat keputusan nomor 05 tahun 2020 yang mencabut ijin Nomor berusaha (NB) 91201097622209 tanggal 20 juli 2019 atas nama Toko Tita yang bergerak dibidang usaha perdagangan.(jhon)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *