LSM Inakor Sulut Minta Pemerintah Desa Teep Transparan Soal Dana Desa

Amurang, MR – Menyikapi pemberitaan yang dimuat media online manadoreal.com edisi Rabu (18/09) terkait ketidaktransparanan pengelolaan dana desa di Desa Teep, Kecamatan Amurang Barat, ditanggapi serius Ketua DPW LSM Inakor Sulawesi Utara (Sulut) Rolly Wenas.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat permohonan keterbukaan informasi publik berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, Undang-Unfang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang keterbukaan informasi publik, Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan masyarakat dalam mengawal penyelenggara Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang di serahkan langsung Herny Rintjap selaku Kepala Direktorat Wilayah Pemberdayaan Peran Wanita (KADIRWIL P2W ) DPW LSM Inakor Sulut dan diterima Sekretaris Desa Mimi Katihokang, Sabtu (21/09).

Ketua DPW LSM Inakor Sulut Rolly Wenas SSos kepada manadoreal.com mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat permohonan Keterbukaan Informasi Publik kepada Pemerintah Desa Teep, Kecamatan Amurang Barat.

Lelaki berkumis tebal itu berharap Pelaksana Tugas (Plt) Hukum Tua Desa Teep Grace Sangian dapat proaktif menanggapi surat yang dilayangkan DPW LSM Inakor Sulut. Apalagi, Sangian merupakan Kepala Bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Minahasa Selatan, tentunya tahu dan paham tentang aturan yang ada.

“Kami akan menunggu prosesnya sesuai aturan yang berlaku. Saya berharap Plt Kumtua Desa Teep Ibu Grace Sangian dan Perangkat Desa sekiranya proaktif dengan surat permohonan tersebut. Apa yang kami lakukan merupakan perintah Undang-Undang,”ujar Wenas.(nal)