Mendagri Respon Larangan Mantan Koruptor Ikut Pilkada Serentak 2020

Jakarta, MR – Rencana beberapa mantan koruptor untuk maju dalam pencalonan kepala daerah di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara (Sulut) dan Kota Manado bakal terganjal.

Pasalnya, usulan agar mantan koruptor dilarang ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 mendatang direspon Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: ist)

Meski demikian menurut Mendagri, usulan yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tersebut harus disepakati bersama oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Setuju saja. setuju saja. Kalau itu memang ada kesepakatan ya sudah, tidak masalah,” ujar Kumolo, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, seperti dilansir salah satu media online Nasional, Kamis (29/08).

Dikatakan, pemerintah, DPR, KPU, dan Bawaslu nantinya akan membahas bersama revisi UU Pilkada. Apalagi, usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Di sisi lain, terkait dengan pengawasan korupsi kepala daerah, Kumolo mengatakan pemerintah sudah menyiapkan sistemnya, namun perilaku koruptif bergantung kepada individu kepala daerah.

“Kembali ke individunya. Aturannya sudah lengkap semua,”tandasnya.(kcm/mr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *