Pemprov Sulut Umumkan Vaksin AstraZeneka Aman, Gubernur OD: Masyarakat Tidak Perlu Takut dan Kuatir

Sulut, MR – Pemberian vaksin AstraZeneka kepada masyarakat pada pekan lalu sempat dihentikan sementara waktu.

Namun, pada Selasa (30/03) siang sudah dimulai lagi tahapan pemberian vaksinasi dengan menggunakan dosis AstraZeneka.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan Dinas Kesehatan sudah melakukan rapat bersama tim ternyata dari hasil evaluasi sangat bersyukur.

“Karena kehati-hatian dari tim Covid-19 Sulut untuk cepat merespon keluhan dari warga, tenyata semua bisa ditangani dengan baik sehingga tadi sudah dilakukan penyuntikan kembali,” ungkap Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat diwawancarai.

Gubernur Olly pun mengimbau masyarakat agar tak perlu takut dan kuatir lagi dengan vaksin AstraZeneka ini.

“Saya imbau kepada masyarakat jangan takut dan kuatir dengan vaksin AstraZeneka ini, karena pemprov Sulut sangat responsif dengan apa yang masyarakat alami. Makanya saat kemarin ada warga yang mengeluh ada efek saat divaksin, langsung kita action agar supaya masyarakat benar-benar menerima vaksin yang tokcer,” tandas Olly.

Diketahui, berdasarkan evaluasi, proses vaksinasi kali ini, masih difokuskan untuk Kota Manado dan Bitung.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, dr Debie KR Kalalo MSC PH melalui Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Sulut dr Steaven Dandel MPH, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), yang rata-rata dialami penerima vaksin dengan sejumlah keluhannya seperti demam, menggigil, sakit kepala, badan terasa sakit dan lemas adalah normal dan lumrah.

“Fakta ini berkembang terus, bahwa apa yang dialami oleh penerima vaksin adalah lumrah. Munculnya KIPI dalam bentuk gejala demam, menggigil, nyeri badan, nyeri tulang, mual dan muntah adalah efek samping (adverse effect) dari vaksin AstraZeneca yang sifatnya sangat sering terjadi (Very Common, artinya 1 diantara 10 suntikan) dan sering terjadi (common -1 diantara 10 sampai dengan 1 diantara 100),”jelas Dandel, dalam konferensi pers, Selasa (30/03).

Sampai sejauh ini, Dinas Kesehatan telah menerima 355 keluhan kasus, dan tidak didapati kasus yang serius ataupun mengkhawatirkan. Hal itu membuktikan vaksin AstraZeneka aman.

“Keluhan yang disampaikan masih tergolong ringan dan tidak mengkuatirkan,” kata Dandel sembari menambahkan jumlah penerima vaksinasi hingga Sabtu (27/03), berjumlah 5.215 orang.

“Kita akan menghabiskan sebanyak 50 ribu dosis hingga akhir Mei 2021 mendatang. Dan akan ditambah lagi 50 ribu dosis lagi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Dandel menyampaikan tentang dua kasus keluhan sesak nafas saat vaksinasi, ternyata setelah dicek, hasil pemeriksaan medisnya baik. Itu artinya, sesak nafas yang muncul karena adanya rasa cemas yang berlebihan.

“Setelah dicek kesehatannya, penerima vaksin yang katanya sesak nafas, ternyata hanya cemas yang berlebihan,” tandasnya.

Menariknya, penggunaan AstraZeneka yang dilakukan, sudah sesuai skema. Demikian juga ketika dilakukan penghentian sementara, hal itu sebagai upaya untuk menyusun skema resiko.

“Kami tidak pernah ada statemen bahwa AstraZeneka bermasalah, KIPI ini selama penelitian uji klinis range-nya aman,”tutur Dandel.

Selanjutnya, untuk pemberian vaksinasi di lingkup institusi, Dandel menyebutkan akan dilakukan bertahap. Tujuannya, supaya penerima vaksinasi akan dijadwalkan pada tiga hari yang berbeda. Dengan demikian ketika ada yang mengeluh sakit dapat diantisipasi.

Langkah ini, kata Dandel juga perlu dilakukan untuk menyesuaikan pola dan pendekatan vaksinasi terutama yang targetnya adalah unit usaha atau institusi.

“Supaya tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap karyawannya. Tetapi bertahap, agar supaya unit usaha tidak perlu ditutup kalau ada banyak karyawan yang terdampak KIPI. Kepada calon penerima vaksin akan disampaikan tentang efek samping dari Astra Zeneka. Nantinya juga akan disediakan obat penurun panas,”tandasnya.

Dandel juga menjelaskan satu dosis vaksin AstraZeneka, diketahui 75 persen efektif mencegah Covid-19. Sedangkan Sinovac 65 persen.

“Kami perlu mempersiapkan komunikasi resiko kepada masyarakat untuk dapat menerima fakta ini. Supaya tidak terjadi kepanikan di masyarakat. Komunikasi risiko yang diambil, langkah pertamanya didahului dengan investigasi oleh Komda KIPI bersama Dinkes, Kemenkes dan WHO, sebelum dilakukan,” tukasnya.

Turut hadir, Kabid Kominfo dan Komunikasi Publik, Diskominfo Sulut Ivonne Kawatu. (waba/*)