Pengusaha Mega Taru Diduga Bangun Perusahaan Tanpa Ijin Pembuangan Limbah

Minsel, MR – Suatu terobosan yang sangat positif dilakukan Dolly Tampemawa dengan membangun perusahaan penyuplai kelapa putih ditengah pemukiman warga di Desa Kapitu.

Namun, niat baik Tampemawa untuk mendongkrak laju perekonomian serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat menuai kecaman warga sekitar terkait limbah yang dihasilkan oleh perusahaan milik owner RM Mega Taru tersebut.

“Apakah perusahan tersebut sudah memiliki ijin? Kalau ada ijin kenapa harus di tengah pemukiman warga?”tanya salah satu warga kepada media ini, yang meminta namanya tidak dipublish.

Sumber tersebut juga mengatakan, belum lama perusahaan ini beroperasi sudah menimbulkan bau tidak sedap dari limbah yang dibuang karena tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai dengan aturan.

Wartawan media ini juga mendapat informasi jika limbah cair yang dihasilkan perusahaan tersebut sebagian dibawa keluar dan dibuang ke sungai.

Diketahui bersama perizinan atau Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air adalah suatu bentuk instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air atau yang biasa juga dikenal dengan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Sumber Air diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Kewajiban Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air adalah salah bentuk pelaksanaan kewajiban bagi kegiatan/ usaha untuk mencegah dan menangulangi terjadinya pencemaran air, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Lebih lanjut, landasan hukum terkait Izin Pembuangan air limbah ke sumber air ditetapkan dalam Permenlh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Permenlh Pengendalian Pencemaran Air).

Peraturan ini mencabut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kewajiban kepemilikan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air atau yang biasa juga dikenal dengan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Sumber Air diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Dalam Pasal Pasal 40 Ayat (1), berbunyi “Setiap usaha dan kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati / Walikota”.

Apabila penanggung jawab usaha/ kegiatan melanggar ketentuan tersebut, dengan membuang air limbah tanpa memiliki izin, maka diancam dengan sanksi administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 PP Pengendalian Pencemaran Air.

Dolly Tampemawa pemilik perusahan tersebut saat di konfirmasi di area perusahaan, Rabu 20/01), belum bisa di ganggu karena sibuk dengan sejumlah kegitan di perusahaan yang dia miliki.

“Iya saya sementara kerja dan lagi sibuk,”pungkas owner RM Mega Taru itu.(nal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *