PMD Minsel Gelar Pelatihan Pengembangan Bantuan Hukum dan Paralegal di Tumpaan

Tumpaan, MR – Bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengembangan Bantuan Hukum dan Paralegal Desa, Kamis (20/06).

Kegiatan pelatihan dibuka kepala Dinas PMD Minsel Hendry Lumapow SH MSi.

Dalam sambutannya, Lumapow menekankan bagaimana penggunaan dana desa yang baik dan benar serta transparan.

Menurutnya, Kabupaten Minsel mendapat kucuran dana Rp137 Miliar termasuk Anggaran Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada 167 desa17 kecamatan. Dimana setiap desa mendapat dana antara Rp1,2 Miliar sampai Rp1,3 Miliar. “Itu bukan angka yang sedikit sehingga kami berupaya untuk memberikan pelatihan dan informasi hukum kepada para kumtua-kumtua untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,”jelas Lumapow.

Dikatakan, tujuan kegiatan tersebut untuk memberikan warning kepada Hukum Tua (Kumtua) sebagai pemegang hak pengguna anggaran agar tidak terjadi penyalagunaan dana desa, disamping memberikan wawasan terkait hukum tindak pidana korupsi.

Tampil sebagai narasumber Kapala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan I Wayan Eka  Miartha SH MH serta Kapolres Minahasa Selatan AKBP FX Winardi Prabowo melalui Kanit Tipikor Bripka Steven Pinangkaan.

Pihak kepolisian menekankan bagaimana prosedur pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalagunaan dana desa dan menyampaikan modus-modus operandi yang sering terjadi. Juga sanksi-sanksi bagi pelaku yang menyalahgunakan dana desa seperti diatur dalam Undang-Undang (UU) tindak pidana korupsi.

Sedangkan Kajari Minsel memberi materi terkait pendampingan Dana Desa melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Karena dengan adanya angka yang sangat besar dan hal itu bisa mengarah ke penyalahgunaan sehingga apa yang di lakukan oleh PMD untuk menggandeng beberapa institusi yang termasuk dalam Paralegal sangatlah positif. Kami bisa memberikan pendampingan hukum khususnya penggunaan dana desa, sehingga butuh strategi adanya tindakan-tindakan pencegahan untuk tidak terjadinya penyalagunaan dana desa,”tandas Kajari Minsel.

Kegiatan yang dipusatkan di Desa Tumpaan iti diikuti 4 desa berserta seluruh perangkat desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama. Adapun ke empat desa yang mengikuti kegiatan tersebut yaitu Desa Tumpaan Satu (Plt. Kumtua Hansye Mintalang), Desa Tumpaan Dua (Kumtua Soneke M Liwe), Desa Tumpaan Baru (Kumtua Berty Pangkey) dan Desa Tumpaan (Plt. Kumtua Lucky Lumenta).(onay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *