Rapat Paripurna Pembentukan AKD DPRD Minsel Improsedural, Sangkoy: SK AKD Terancam Tidak Bisa Ditandatangani

Amurang, MR – Rapat paripurna pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang dipimpin Steven Lumowa dinyatakan tidak sah dan improsedural sehingga menjadi polemik di masyarakat.

Tidak hadirnya Fraksi Golkar, Nasdem, Ketua DPRD dan satu Wakil Ketua serta Sekretaris Dewan (Sekwan), jadi alasan tidak sahnya rapat paripurna tersebut.

Alhasil, proses penetapan hasil Rapat Paripurna Pembentukan AKD itu terhenti.

Sekretaris DPRD Minsel Joins Langkun, kepada wartawan Rabu (06/11), mengatakan pihaknya tidak akan memproses hasil Rapat Paripurna AKD.

“Saya tidak akan memprosesnya, sebab itu improsedural,”tandas Langkun.

Pasalnya, Rapat Paripurna Pembentukan AKD yang dilakukan 16 anggota DPRD baru-baru ini, tidak mengikuti aturan yang berlaku.

“Mereka (anggota DPRD) kan tanya, kalau rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD apakah itu sah? Saya jawab, iya, tapi harus ada mandat dari Ketua DPRD atau keputusan melalui rapat pimpinan dewan. Sementara, rapat paripurna yang dipimpin pak Steven Lumowa, tidak ada mandat dari Ketua DPRD dan tidak melalui putusan rapat pimpinan,”tegas Langkun.

Dasar kedua hingga rapat paripurna itu dianggap Improsedural, kata Langkun, pada Senin awal pekan ini, seharusnya yang dilaksanakan adalah rapat koordinasi pimpinan DPRD soal jadwal Rapat Paripurna Pembentukan AKD.

“Namun, tiga kali Wakil Ketua DPRD pak Steven Lumowa diundang untuk menghadiri rapat pimpinan, dia tidak hadir. Katanya ada pertemuan dengan pimpinan fraksi. Malah, yang datang menghadap Ketua DPRD waktu itu adalah ketua-ketua fraksi dan dua anggota DPRD,” papar Langkun.

Dikatakan, jika memproses hasil Rapat Paripurna Pembentukan AKD tersebut, dirinya akan menanggung kesalahannya.

“Kalau saya memprosesnya, saya yang salah. Saya hanya mau berdiri pada aturan saja,” imbuhnya.

Dalam konferensi pers , Langkun menjelaskan secara panjang lebar kronologi terkatung-katungnya Rapat Paripurna Pembentukan AKD. Intinya, tidak ada titik temunya pembicaraan dua kubu koalisi jadi penyebab.

“Ingat, komitmen kita itu bukan hanya didengar oleh manusia, tapi didengar juga oleh Tuhan,” ujarnya.

Hal itu dibenarkan anggota DPRD Minsel Robby Sangkoy.

Menurutnya, saat di undang untuk ikut rapat pimpinan Lumowa mangkir dengan alasan tidak diijinkan fraksi.

“Saya dilarang fraksi untuk ikut dalam rapat pimpinan” jelas Rosa pada wartawan manadoreal.com.

Sangkoy yakin Surat Keputusan (SK) para anggota dewan yang di putuskan dalam rapat paripurna versi Steven Lumowa terancam tidak dapat di sahkan karena jelas struktur itu Improsedural.

“Dan pimpinan DPRD Minsel pasti tidak berani menandatangani SK yang masuk dalam struktur AKD tersebut,”pungkasnya.(nal)