Rapat Video Conference Lintas Instansi Tekan Penyebaran Covid-19, Walikota GSVL: Semua Keputusan Pemkot Manado Berdasarkan Keputusan Pemerintah Pusat

Manado, MR – Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA, Senin (30/03, menggelar rapat lintas instansi melalui video conference terkait langkah-langkah penanganan menekan penyebaran Covid-19 atau virus Corona di ibukota Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Rapat yang dimulai pukul 14.00 Wita dengan menggunakan aplikasi video Zoom, melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Manado,
Wakil Walikota, DPRD Kota Manado, Sekretaris Daerah Kota Manado, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulutgomalut, Lembaga Leasing di Kota Manado, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulut, Ketua IDI Manado, Kepala Imigrasi Kelas I Manado, GM Angkasa Pura Manado, Kepala Kantor KKP Manado, perwakilan UMKM, Ketua FKUB, BKSAUA, FKDM, FPK dan perwakilan Satgas Covid-19 Manado, bersama para pejabat di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Manado.

Menurut Walikota, dalam tiap prosedur yang nantinya menjadi keputusan Pemkot Manado didasarkan pada keputusan Pemerintah RI, serta peraturan dan perundangan yang berlaku dalam rangka memutus mata rantai penularan covid 19 khususnya di Kota Manado.

Walikota GSVL mengakui ada warga Manado yang mengusulkan Karantina Wilayah. Namun menurutnya, aspirasi ini harus dipertimbangkan matang agar tidak menimbulkan persoalan baru ditengah masyarakat.

“Karantina Wilayah jelas akan sangat berpengaruh pada perekonomian. Saya sangat memahami dan setuju jika keselamatan rakyat Manado di atas segalanya. Tapi jangan sampai Karantina Wilayah ini memicu persoalan baru,”tukas Walikota GSVL.

Meski demikian kata orang nomor satu di Manado itu, jika karantina wilayah diberlakukan, Pemkot tidak akan main-main menerapkannya.

“Yang hanya diperkenankan masuk adalah logistik bahan pokok, alat kesehatan, dan kebutuhan penting berkaitan dengan penanganan covid 19. Orang dari luar kita isolasi untuk diperiksa intensif selama 14 hari infrastruktur kita siapkan, kita juga akan melarang warga Manado bepergian keluar wilayah,”tukas Walikota GSVL.

Olehnya, Walikota GSVL berharap masyarakat dapat memahami kenapa Kota Manado belum menerapkan ‘Karantina Wilayah’ sebagaimana model isolasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah lain di Indonesia.

Selain itu menurut Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Keputusan dilakukan karantina wilayah tetap wewenang pemerintah pusat, setelah melihat perkembangan Covid-19 di daerah.

Soal lain, ujar Walikota GSVL, yakni jaring pengaman sosial atau social safety net. Berdasarkan arahan Presiden Jokowi, Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan pergeseran anggaran yang tidak penting untuk kemudian dialihkan bagi penanganan Covid-19.

Hal ini sedang dibahas bersama dengan pihak legislatif mengenai mekanismenya. Agar nanti tidak terjadi kesalahan prosedur dan mengikuti surat edaran dari Mendagri terkait alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Kalau untuk soal pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan Covid-19 kita ikut aturan yang disampaikan Pak Mendagri. Karena memang benar kita harus siap dan waspada, jika kedepan ada kebijakan setelah pertimbangan situasi dan kondisi penularan Covid-19. Saya juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah RI, mengenai program seperti pelonggaran cicilan selama satu tahun bagi pelaku usaha UMKM, pelaku usaha transportasi, driver taksi dan ojek online, dan lain sebagainya. Saya berharap instruksi Presiden Jokowi ini segera diterapkan,”tandas Walikota GSVL.

Sejauh ini, kata Walikota pilihan rakyat Manado itu, roda perekonomian di Kota Manado terjadi penurunan, setelah pemberlakuan social distancing/physical distancing, dengan tidak melakukan pertemuan yang melibatkan banyak orang, jaga jarak, dan beraktivitas di rumah kecuali ada keputusan mendesak.

Dilain sisi, Walikota GSVL mengaku bangga, rakyat Manado sebagian besar telah memiliki kesadaran dan taat pada imbauan pemerintah.

“Setelah sekolah diliburkan, pegawai negeri dan swasta dibuat regulasi untuk kerja di rumah kecuali yang terlibat langsung dalam pelayanan publik atau kerja yang tidak bisa dari rumah, dan warga diminta tinggal di rumah saja kecuali untuk kebutuhan mendesak, berjalan dengan baik,”tukas Walikota GSVL.

Walikota dua periode tersebut meminta jajaran terkait tetap memantau aktifitas warga, terutama mengambil langkah persuasif kemudian tegas jika masih ada warga yang nekad melakukan kegiatan atau acara melibatkan orang banyak.

“Kita bergerak bersama, pemerintah tetap akan ada dan hadir di tengah rakyat. Ini tanggung jawab bersama, dan pasti Covid-19 ini akan kita tanggulangi jika kita tetap satu hati, dan terus mentaati himbauan pemerintah, bagi saya keselamatan rakyat prioritas nomor satu. Ayo jaga kesehatan, jaga jarak, jaga keluarga dan jaga rumah, serta jangan lupa terus berdoa,”pungkas Walikota GSVL, seraya berterima kasih atas saran dan masukan dari peserta rapat teleconference.

“Saya mengucapkan terima kasih atas seluruh masukan dari bapak/ibu. Kiranya apa yang kita bahas selama tiga jam tadi bisa memberikan dampak baik bagi rakyat Kota Manado, khususnya dalam rangka penanggulangan penularan Covid-19. Terima kasih, Tuhan kiranya menjaga Kota Manado, dan kepada rakyatku taati semua imbauan, percaya pemerintah tetap akan ada dan bersama dengan rakyat guna mencari solusi baik dan efektif agar Covid-19 tidak ada lagi di Kota Manado,”tandasnya.(stephen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *