Roling Aparat Desa Yang Dilakukan Sangadi Onggunoi Diduga Langgar Aturan

Bolsel, MR – Roling jabatan aparat desa yang dilakukan Sangadi (kepala desa,red) Desa Onggunoi Hambrin Abas diduga tidak sesuai mekanisme dan melanggar aturan.

Pasalnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 83 tahun 2015 pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus berkonsultasi dan mendapat rekomendasi tertulis camat setempat serta Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

“Semestinya perolingan aparat desa harus melalui mekanisme yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait, kepala desa tidak dapat mengangkat atau memberhentikan perangkat desa tanpa konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat setempat,”ujar Sucipto Lakoro, dalam laporan mewakili masyarakat Onggunoi.

Lanjut dikatakan, wewenang Sangadi untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada Kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh Permendagri nomor 83 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Permandagri Republik Indonesia nomor 67 tahun 2017.

“Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu,”tukas Lakoro.

Menurutnya, masyarakat desa juga telah melakukan pengaduan kepada pihak Ombusmen agar dapat memberikan sanksi tegas atau projustitia kepada oknum kepala desa Onggunoi.

“Ombusmen sebenarnya telah mengatur dengan jelas pula tata caranya yakni dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada camat dan memperoleh rekomendasi camat secara tertulis berdasarkan pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur oleh Permendagri,”pungkas Lakoro.(mrc)