Terapkan Manajemen Ketat, Sekdaprov Silangen Optimis Kedepan Masalah Aset Daerah Tuntas

Manado, MR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) optimis kedepan masalah dan kendala pada aset daerah akan tuntas, karena menerapkan manajemen aset yang ketat dengan 4 indikator pemenuhan dokumen disertai adanya pendampingan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Optimisme itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sekdaprov Sulut Edwin Silangen SE MS saat memimpin rapat pembahasan permasalahan aset seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sulut secara virtual, di ruang Command Center Kantor Gubernur, Rabu (10/02).

Pembahasan aset ini dihadiri langsung Ketua Tim Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 KPK Wahyudi.

Rapat inipun diharapkan mampu memotivasi jajaran Pemda di Sulut untuk mengoptimalkan upaya, kerja dan karya dalam pencegahan korupsi serta dalam pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi di daerah.

Optimisme penyelesaian masalah aset dititikberatkan pada adanya pendampingan oleh Korsupgah yakni Manajemen Aset Daerah dengan pemenuhan dokumen yang terdiri dari 4 indikator.

Ke-4 indikator itu yaitu: Penyediaan Database Aset, Pengelolaan Aset, Rekonsiliasi Aset serta Penertiban dan Pemulihan Aset.

“Sesuai hasil evaluasi Tim KPK RI, capaian manajemen aset di daerah ini adalah 82,6%, dengan catatan, masih terdapat kendala dan hambatan antara lain proses sertifikasi aset terutama penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten/Kota, serta adanya permasalahan aset yang masih berproses di peradilan,” ungkap Sekdaprov Silangen.

“Terkait dengan catatan itu, Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara akan terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan aset demi terciptanya Good and Clean Governance,” tambahnya.

Menurut Silangen, dalam pengelolaan aset kedepan, Pemda di Sulut telah menggunakan sistem aplikasi penatausahaan aset dengan menyesuaikan pada regulasi aset yang ada.

“Namun demikian masih sangat mengharapkan pendampingan dari KPK dalam menyikapi aset bermasalah dan penertiban aset,” tandasnya.

“Kami mengharapkan perhatian KPK agar kedepan kami akan semakin memahami upaya-upaya strategis yang perlu terus dilakukan untuk mencegah korupsi serta Program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (outcome),” sambungnya.

Lebih jauh, Silangen berharap seluruh pemda dapat terus menjalin sinergitas yang positif, dalam mencegah dan memberantas korupsi termasuk menuntaskan permasalahan aset di daerah, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulut. (waba/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *