Terbongkar! Oknum Mantan Kumtua Koreng Diduga ‘Tilep’ Dana HOK dengan Modus Kerja Bakti

Minsel, MR – Buntut ketidak-transparanan oknum mantan Hukum Tua (Kumtua) Desa Koreng, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Jhosep Rumengan, protes masyarakat terus berlanjut,

Sejumlah masyarakat Desa Koreng mengira pekerjaan yang mereka lakukan di desa yaitu melakukan kerja bakti tidak ada anggaran dari dana desa.

Ternyata pembayaran gaji atau upah Harian Orang Kerja (HOK) sudah ditata dalam APBDes, tapi kenyataannya HOK tersebut tidak pernah sampai kepada masyarakat yang ikut melakukan kerja bakti.

Salah satu perangkat desa aktif yang minta namanya tidak dipublish kepada wartawan media ini mengungkapkan selama kerja bakti tidak pernak HOK diberikan kepada masyarakat yang turut bersama dalam kegiatan kerja bakti.

“Masyarakat merasa telah dibodohi dan ditipu oleh mantan Kumtua Jhosep Rumengan, karena setelah diketahui kegiatan kerja bakti di Desa Koreng ternyata dianggarkan dan tertata dalam APBDes Desa Koreng,”kata sumber tersebut.

Sementara, dikonfirmasi beberapa hari lalu, mantan Kumtua Desa Koreng Jhosep Rumengan mengatakan dirinya saat masih aktif mengajak masyarakat melalui perangkat desa untuk ikut kerja bakti.

Pekerjaan kerja bakti itu dilaksanakan jam 6 sampai jam 7 pagi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat masih bisa melakukan aktifitas atau mendapat pekerjaan harian dan tentunya mendapat upah, tanpa menjelaskan bahwa kerja bakti tersebut ada HOK-nya.

Diketahui bersama, kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa karena adanya peluang dan niat, hal itu pernah diungkapkan oleh Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) Anwar Sanusi. Peluang itu ada karena minimnya kontrol masyarakat.

Olehnya, belum semua masyarakat mengetahui status dana desa. Bahwa dana desa pada hakekatnya adalah dana masyarakat, dimana aparat daerah dan aparat desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik,

Untuk pengawasan di lapangan, Kemdes PDTT sudah mewajibkan setiap kepala desa untuk memasang papan pengumuman di kantor desa yang berisikan laporan mengenai semua hal yang berkaitan dengan dana desa. Mulai dari berapa besar dana diterima hingga penggunaan atau realisasinya secara rutin.

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga ikut mengawasi, sehingga ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Apabila ada hal-hal yang dicurigai dalam ketidak transparansn pengolaan dana desa bisa menghubungi nomor di bawah yang disediakan oleh Kemdes PDTT call center 1500040 atau SMS Center di nomor 081288990040 / 087788990040 bagi masyarakat untuk melaporkan bisa mencurigai indikasi penyelewengan.(nal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *