Terkait APBD Minsel 2020, Bupati CEP Konsultasi di Kemendagri, Ini Kata Undang-Undang

Jakarta, MR – Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Dr Christiany Eugenia Paruntu SE didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Melky Manus SSTP, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Brando Tampemawa SH MH dan Kepala Bidang (Kabid) Anggaran BPKAD Minsel Johel V Walangitan SE melakukan konsultasi di Kementrian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, Kamis (27/02).

Kedatangan Bupati CEP bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel untuk berkonsultasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minsel tahun 2020 ini diterima Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Drs Arsan Latif MSi. 

Dimana, langkah yang dilakukan Bupati CEP tersebut bertolak dari aturan  perundang sebagai berikut :

  1. Pasal   6 ayat (2) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa kekeuasaan diserahkan anara lain kepada bupati selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  2. Pasal 311 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.
  3. Pasal 312 ayat (1) UU. Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
  4. Pasal 313 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa: 
    a. Ayat (1)
    Apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
    b.  ayat (2) 
    Rancangan Perkada dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
    c. Ayat (3) 
    Untuk memperoleh pengesahan rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Ayat (4)
Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada, Kepala Daerah menetapkan rancangan Perkada menjadi Perkada.

Dalam kesempatan itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Perencanaan Anggaran Dirjen Bina Keuangan Drs Arsan Latif MSi menyatakan berdasarkan aturan itu, Gubernur Sulawesi Utara selaku Wakil Pemerintah Pusat tidak melakukan pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Minsel tentang APBD Tahun 2020 dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikan Rancangan Perkada tentang APBD Tahun 2020, Bupati Minahasa Selatan menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang APBD Tahun 2020 menjadi Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang APBD Tahun 2020. 

Dalam kesempatan yang sama,  Direktur mengingatkan sesuai regulasi jika Bupati  tidak menyusun dan menetapkan APBD sebagaimana  aturan yang diutarakan tersebut, maka Bupati akan dianggap melanggar Pasal 67 huruf b UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan kewajiban Bupati meliputi menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dan apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut sanksinya berat yakni kepala daerah diberhentikan karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b (Pasal 78 ayat (2) huruf d UU No. 23 Tahun 2014),”tandas Latif. (nal’s)