Terkait Pernyataan Kaban Kesbangpol Minsel Agar Kumtua Laporkan Ormas Yang Minta Data Pengelolaan Dana Desa, Ketua LSM INAKOR Sulut Angkat Bicara

Amurang, MR – Menanggapi pernyataan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Denny Lumingkewas yang termuat di salahsatu media cetak lokal, agar para Hukum Tua (Kumtua) melaporkan LSM atau Ormas yang meminta data pengelolaan dana desa kepada pihak berwajib, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM INAKOR Sulawesi Utara (Sulut) Rolly Wenas SSos angkat bicara.

Menurutnya, sebagai pejabat publik Lumingkewas dinilai tidak etis mengeluarkan statement tanpa melihat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku khususnya terkait keterbukaan informasi publik.

“Kaban adalah seorang Pejabat Publik sehingga tidak pantas dan tidak etis mengeluarkan statmen seperti itu, apa lagi telah mengimbau kumtua-kumtua di Minahasa Selatan, tanpa melihat dari sudut pandang Undang-Undang dan PP yang berlaku. Perlu diketahui bahwa permohonan informasi publik tersebut tidak hanya ditujukan ke kumtua-kumtua melainkan yang berkaitan erat dengan yang menggunakan keuangan negara untuk kepentingan masyarakat, Badan Pemeriksa Keuangan RI pun kami surati apalagi kumtua,”tegas Wenas.

Dikatakan, apa yang dilakukan LSM INAKOR Sulut dengan mengirimkan surat permohonan kepada para kumtua tersebut berdasarkan pada PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan masyarakat dalam mengawasi Penyelenggara Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa.

“Jadi apa yang dikatakan oleh Kaban Kesbangpol Minahasa Selatan sama sekali tidak mendasar dan belum paham terkait keterbukaan informasi publik, dan untuk pengolaan dana desa tidak ada rahasia negara, pengelolaaanya layak diketahui oleh masyarakat,”tukas Wenas.

Lanjut dikatakan pria berkumis tebal itu, LSM INAKOR Sulut adalah satu-satunya LSM yang menang dalam mempraperadilankan Kejati Sulut dan Kejari Minahasa Utara terkait kasus yang melibatkan Bupati Minahasa Utara.

Olehnya, tegas Wenas, sesuai UU dan PP apabila kumtua atau pejabat keberatan dengan surat permohonan yang dikirimkan, pihaknya mempersilahkan untuk menyurat kepada pimpinan LSM INAKOR Pusat.

“Silahkan menyurat kepada atasan kami, dan sesuai prosedur apabila tidak menyerahkan apa yang dimintakan tersebut, maka hal tersebut akan berujung pada sidang Komisi Informasi Publik dan bisa berujung sampai pengadilan. Apa yang kami lakukan selama ini sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,”tegasnya.

Sementara, Kaban Kesbangpol Minsel Denny Lumingkewas saat dikonfirmasi via telepon selulernya mengatakan dirinya tidak mengetahui persis tentang keberadaan LSM/ORMAS yang dimaksud.

“Sampai saat ini LSM atau ORMAS yang dimaksud saya belum tau, hanya karena ada pertanyaan dari wartawan jadi saya jawab demikian,”pungkas Lumingkewas.(nal)