Terkait Rolling Pejabat, Aliansi Ormas dan LSM Gugat Pjs Bupati Minsel

Amurang, MR – Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergabung dalam satu aliansi resmi mendaftarkan gugatan terhadap Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Drs Meiki M Onibala MSi ke Pengadilan Negeri Amurang, Jumat (23/10).

Materi gugatan yang diajukan aliansi adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penguasa.

Empat Ormas/LSM yang tergabung dalam Aliansi Penggugat adalah :
1. Laskar Manguni Indonesia (LMI) Minsel dipimpin Tommy L Pantow selaku ketua DPD.
2. Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Minsel dipimpin Hanny Pantow.
3. LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Minsel dipimpin Noldy Poluakan.

4. Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI-P) Minsel dipimpin Jackli Tawas selaku Ketua Harian.

Onibala digugat karena pergantian sejumlah pejabat yang dilakukannya selaku Pjs Bupati Minsel pada tanggal 12 Oktober 2020 lalu, antaranya pergantian Plt Kepala Dinas PUPR, Sekretaris Dinas PUPR, Camat Motoling Timur dan 27 Penjabat Hukum Tua.

Dalam mengajukan gugatan, aliansi Ormas dan LSM tersebut memilih kuasa hukumnya pada Kantor Hukum MRT Law Office yakni Advokat Maykel R Tielung SE SH dan Paul A Walsen SH.

“Ya gugatan sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Amurang tinggal menunggu jadwal persidangan,”singkat pengacara Paul Walsen kepada Wartawan.

Sementara Tonaas Laskar Manguni Indonesia (LMI) Minsel saat diwawancarai mengatakan, pihaknya sangat berkeberatan ketika Pjs Bupati melakukan pergantian pejabat.

“Selaku masyarakat dan mewakili Ormas Adat LMI, saya merasa keberatan dan tidak setuju dengan pergantian pejabat yang dilakukan Pjs Bupati. Hal ini tentunya sangat mengganggu pesta demokrasi dan tatanan kehidupam sosial masyarakat hingga simpang siurnya roda pemerintahan. Contohnya di sejumlah desa yang di roling, terdapat pejabat Hukum Tua yang saling klaim jadi ada Kumtua ganda disitu. Akhirnya pengurusan administrasi di desa terhambat,”ujar Pengusaha muda ini.

Hal senada di sampaikan Ketua INAKOR Minsel Noldy Poluakan. Menurutnya, menggugat Pjs Bupati Minsel lewat Pengadilan Amurang adalah hal paling tepat.

“Pengadilanlah jalan terbaik untuk mengadu untuk menghindari konflik masyarakat juga daripada melakukan unjuk rasa dimana-mana, tentunya kurang pas. Soalnya saat ini sementara gencar-gencarnya pemerintah dan seluruh komponen masyarakat memerangi Covid-19. Termasuk untuk mengurangi risiko nanti dipolitisir jika menurunkan massa yang begitu banyak, rawan konflik soalnya saat ini sementara berlangsung tahapan Pilkada,”tukas Nopol, sapaan akrab Poluakan, yang dikenal aktivis yang sangat kritis ini.
.

Dilain pihak, para Penggugat mengatakan, mereka menganggap akibat perbuatan Pjs Bupati, telah menciptakan tidak nyamannya masyarakat Minsel.

“Masyarakat sudah saling serang atau perang argumen yang di medsos perbicangan rumah kopi dan lain-lain, yang ditakutkan bisa berpotensi terjadi konflik horizontal dan bisa menimbulkan korban,”tandas mereka.

Tindakan Pjs Bupati juga mengangkangi SK penugasan Menteri dalam Negeri dan Peraturan-peraturan lainnya.

“Ini melawan aturan juga melawan hukum,”papar Hanny Pantow Ketua LAKI Minsel

“Kami menentang kebijakan Pjs Bupati yang begitu sewenang-wenang yang tak memikirkan dampak yang akan terjadi. Begitu serampangan mengambil keputusan,”ujar Jackli Tawas, Ketua Harian PAMI-P Minsel.(nal)