Tidak Transparan, Penggunaan Dana Desa Teep Dipertanyakan Warga

Amurang, MR – Dana Desa di Desa Teep, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) diduga terjadi penyalahgunaan dan tidak transparan mulai dipertanyakan warga.

Pasalnya, sejumlah pekerjaan yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2019 ditenggarai tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Informasi yang diperoleh wartawan manadoreal.com, ada pekerjaan seperti pembuatan/pemasangan Paving Blok memakai material pasir yang diambil dari pesisir pantai di lokasi pekerjaan, padahal semua anggaran belanja telah diatur dalam RAB dan harus dibelanjakan bukan gratis.

Dalam pembuatan/pemasangan Paving Blok yang awalnya hanya 90-an meter tiba-tiba bertambah 70-an meter, yang jelas tambahan pekerjaan tersebut tidak masuk dalam RAB atau pekerjaan tambahan tidak dianggarkan.

Hal tersebut diakui Pelaksana Tugas (Plt) Hukum Tua (Kumtua) Desa Teep Grace Sangian, saat dihubungi via telepon seluler.

“Iya betul ada penambahan pekerjaan paving blok kurang lebih 70 meter dan itu tidak masuk dalam RAB,”jelasnya, seraya mempersilahkan wartawan menghubungi Sekretaris Desa Mimi Katihokang sebagai koordinator dalam pekerjaan dana desa tersebut.

Sementara, Sekretaris Desa Teep Mimi Katihokang saat dikonfirmasi di Kantor Desa, Selasa (16/09), menjelaskan terkait pekerjaan tambahan pembuatan/pemasangan Paving Blok benar ada penambahan kurang lebih 70 an meter, dan membenarkan juga bahwa adanya pengambilan material di lokasi pekerjaan tanpa membeli kepada pengepul pasir.

“Iya benar ada pengambilan material di lokasi pekerjaan tapi hanya sedikit,”tukasnya.

Terkait sumber dana paving blok tambahan, Katihokang mengaku tidak tahu.

Hal senada juga dikatakan Sekretaris Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Teep Harvie Pondaag SPd, yang juga suami dari Bendahara Desa Teep.

“Pekerjaan tambahan tersebut adalah usulan pribadinya sehingga di musyawarakan dengan perangkat desa, dan diputuskan untuk ditambah walaupun tidak masuk dalam RAB,”ujar Pondaag.

Mengenai tambahan pekerjaan paving blok yang tidak ada dalam RAB, Pondaag menjelaskan anggaran tersebut diambil dari anggaran pengadaan lampu jalan 10 unit yang dipangkas menjadi 5 unit untuk tahun 2019. Padahal yang tertera dalam Papan Informasi pembangunan lampu jalan untuk tahun 2019 berjumlah 7 unit.

Meski demikian, sejumlah warga mengatakan material pasir yang diambil di pesisir pantai di lokasi pekerjaan sangat banyak.

“Saya melihat dengan mata kepala saya bahwa material yang diambil di lokasi pekerjaan paving blok sangat banyak, karena memang lokasi tersebut di pesisir pantai,”tukas salah seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Bahkan, warga menyebutkan jika pekerjaan paving blok termasuk pembelian material dan pembayaran upah pekerja ditangani langsung Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Teep Meilan Eman tanpa melibatkan Tim Pelaksana yang dibentuk.

Warga pula mempertanyakan ada anggaran Sisa Hasil Penggunaan Anggaran (Silpa) kurang lebih Rp146.000.000. Dana tersebut hanya di peruntukan untuk kelompok Masamper dengan dana kurang lebih Rp42.000.000,- (silpa dari pembuatan talud) sedangkan sebagian dana Silpa digunakan untuk kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) Pemerintah Desa dan BPD.

“Disebabkan sudah berapa tahun berjalan Pemdes dan BPD desa Teep tidak pernah mengikuti Bimtek,”kata Sekretaris BPD Harvie Pondaag, Selasa (17/09).

Kejanggalan lain yang menjadi pertanyaan masyarakat Desa Teep yakni tentang pelayanan Posyandu dimana RAB tertata Rp14.379.200.

“Sedangkan setiap pelaksanaan kegiatan Posyandu harus membayar Rp5000,”ujar ibu Erni.(nal)