Kebijakan Kadis Kominfo Mitra Dinilai Tidak Adil, Bupati James Sumendap Diminta Evaluasi Kinerja Raranta

Budi Raranta

Mitra, MR – Sejak Budi Raranta dipercayakan Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap untuk menjabat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP), justru menimbulkan suasana yang tidak kondusif dengan media massa selaku mitra pemerintah.

Pasalnya, sejumlah kebijakan yang diambil Raranta dinilai tidak adil dan hanya menguntungkan pihak tertentu saja yang berimbas pada ketidakpercayaan sebagian besar media massa terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mitra dibawah kepemimpinan Bupati James Sumendap.

Munculnya berbagai persoalan di instansi yang dipimpin Kepala Dinas Budi Raranta tersebut, karena yang bersangkutan mengeluarkan kebijakan yang nyaris tak mendasar secara aturan bahkan logika terkait kemitraan dengan pers.

Sejumlah pekerja pers menilai, langkah yang dilakukan pejabat Diskominfo saat ini menguntungkan bagi beberapa media tapi justru merugikan sebagian besar media yang bertugas di Pemkab Mitra.

Menurut mereka, apa yang terjadi di Diskominfo sekarang ini merupakan sejarah terburuk sejak media massa bermitra di instansi itu.

“Dari sekian pejabat yang dipercayakan Bupati James Sumendap memimpin Diskominfo, pejabat saat ini mencatatkan sejarah terburuk bagi kami,” sembur sejumlah wartawan.

Terkait sejumlah masalah yang terjadi di Diskominfo Mitra khususnya soal kemitraan dengan media, mendapat tanggapan aktivis sekaligus pemerhati pembangunan Mitra Veppy Rambi.

“Pekerja pers adalah mitra kerja dari pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara. Karena itu sangat tidak elok dan tidak etis apabila mereka diperlakukan tidak adil,” kata Rambi.

Menurutnya, boleh-boleh saja Dinas Kominfo berlaku tidak adil jika ada media yang tidak memenuhi syarat admnistrasi atau syarat untuk mendapatkan kerjasama.

“Tapi kalo sistemnya seperti yang disebutkan rekan-rekan wartawan, ini tentu satu kegagalan pejabat Kominfo dalam menjalankan kepercayaan dan amanah yang diberikan bupati dalam hal menjalin sinergitas dan kemitraan dengan pers,” tegas Rambi.

Untuk itu, Rambi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam hal ini Bupati James Sumendap, sebaiknya mengkaji kembali penempatan atau promosi jabatan Kadis Kominfo Mitra saat ini karena belum mampu menjalankan tupoksinya secara baik sesuai keinginan atasan.

“Pak Bupati James Sumendap harus melakukan evaluasi terhadap kinerja bahkan jabatan Kadis Kominfo. Beliau telah gagal karena menimbulkan banyak persoalan termasuk berlaku tidak adil kepada rekan-rekan pekerja pers. Bahkan kalo perlu diganti dengan pejabat lain yang lebih mampu. Kan sudah banyak pejabat yang lebih dulu memimpin Kominfo tapi tidak perna ribut-ribut. Artinya kalo mereka mampu mengamankan kenapa yang sekarang berbeda. Masalahnya dimana? Bisa saja karena beliau memang belum mampu menduduki jabatan eselon II,” tukas Rambi.

Sementara itu, terkait dengan pola yang diterapkan, Kadis Kominfo Budi Raranta menjelaskan, dirinya menjalankan sistem yang sudah diterapkan berdasarkan nomor urut kelengkapan berkas dan kuota berdasarkan anggaran kas.

“Si D lengkap ketika ketika A,B,C sudah satu putaran, otomatis A,B,C lebih satu dari D. Kalau ada E yang lengkap kemudian ketika putaran A,B,C,D sudah satu putaran. Maka A, B,C sudah 3 kali dan D 2 kali dan E baru 1 kali. Mudah2an ilustrasi ini membantu. Dan sistem ini akan membuat yang cepat lengkap dihargai dan yang lambat melengkapi di motivasi utk lengkap,” terang Raranta kepada wartawan.

Ketika disinggung soal saran Bupati James Sumendap dalam hal kerjasama media dan Kominfo harus dilakukan pemerataan, Raranta mengatakan pemerataan yang disampaikan bupati adalah antara cetak dan online.

“Pemerataan yang Pak Bupati bilang adalah antara cetak dan online, yang pake istilah hujan merata dimana-mana,” jawab Raranta, membingungkan wartawan.(rusli)